KARAWANG, DengarLah.com – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar, Sri Rahayu bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang mendorong penguatan implementasi Pilkades berbasis digital melalui kegiatan pengawasan dan simulasi di Kecamatan Rawamerta.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penerapan Pilkades berbasis digital berjalan transparan, akuntabel, serta didukung kesiapan teknis dan sumber daya manusia.
Dalam pengawasan tersebut, perhatian diarahkan pada 4 Kecamatan ( Rawamerta, Kutawaluya, Rengasdengklok dan Majalaya ) dan 11 Desa ( Sukapura, Mulyajaya, Sampalan, Sindangkarya, Kertasari, Amansari, Dukuh Karya, Kalangsari, Kalangsurya, bengle dan Ciranggon ) kesiapan perangkat dan jaringan, keamanan data, kemampuan operator, koordinasi antarinstansi, serta pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pemungutan suara digital. Sri Rahayu menekankan bahwa digitalisasi Pilkades bukan sekadar perubahan dari kertas ke perangkat elektronik, tetapi juga harus menjamin kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilihan.
Sejumlah kabupaten telah menyusun jadwal pencoblosan, menyiapkan sistem e-voting, hingga memetakan kebutuhan infrastruktur untuk memastikan pesta demokrasi di tingkat desa berjalan lancar.
Digitalisasi Pilkades menjadi salah satu perhatian Komisi I DPRD Jawa Barat.
Komisi 1 DPRD Jabar mendorong pemerintah daerah tidak sekadar mengejar perubahan metode dari kertas ke perangkat digital, tetapi benar-benar memastikan seluruh kesiapan telah matang sebelum masyarakat datang ke tempat pemungutan suara.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Fraksi Golkar, Sri Rahayu, mengatakan Pilkades digital menjadi langkah yang harus disiapkan secara serius. Teknologi memang menjadi bagian penting, tetapi keberhasilan pelaksanaannya juga bergantung pada kesiapan jaringan, validitas data pemilih, sumber daya manusia hingga sistem keamanan.
”Pilkades digital adalah keniscayaan untuk mewujudkan efisiensi anggaran, transparansi, serta meminimalisir celah kecurangan. Kami di Komisi I DPRD Jabar terus mendorong DPMD dan pemerintah kabupaten/kota agar persiapan teknis di lapangan berjalan matang tanpa adanya kendala,” ujar Sri Rahayu. Senin (07/09/2026).
Dorongan tersebut menjadi penting karena Pilkades serentak 2026 akan berlangsung di sejumlah daerah dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Artinya, setiap pemerintah kabupaten harus memastikan kesiapan sistem digitalnya sebelum memasuki hari pencoblosan. Jelas Sri Rahayu.
Kabupaten Karawang akan menjadi salah satu daerah dengan persiapan digital yang cukup besar. Pencoblosan dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026.
Sebanyak 67 desa di 25 kecamatan akan mengikuti Pilkades tersebut. Pemerintah daerah menyiapkan 438 tempat pemungutan suara atau TPS digital yang dilengkapi sistem keamanan terenkripsi. (Lx/*)
